delikcom.my.id, Melawi – Dugaan penyimpangan anggaran kembali mencuat dalam proyek pengadaan sambungan rumah (SR) air minum pedesaan di Kabupaten Melawi. Elisius Aldy dari Lembaga GNPK RI Kalimantan Barat bersama Kurniawan dari perwakilan Aliansi Keadilan Sosial Indonesia (AKSI), mengungkapkan dua temuan pokok yang menjadi sorotan utama dalam laporan resmi yang telah mereka sampaikan ke aparat penegak hukum.
Salah satu fokus temuan adalah Proyek Hibah Air Minum Pedesaan yang menelan anggaran hingga Rp 2,77 miliar. Berdasarkan hasil telaah dan investigasi lapangan, GNPK RI dan AKSI menduga telah terjadi pemborosan anggaran sebesar Rp 940 juta, akibat pengadaan sambungan rumah (SR) yang tidak sesuai spesifikasi teknis.
“Banyak sambungan rumah (SR) tidak terpasang sama sekali, bahkan bersifat fiktif. Penggunaan material pun bermasalah, di mana pipa jenis P diganti menjadi PVC, yang tidak memiliki manfaat optimal sesuai perencanaan,” jelas Elisius Aldy saat memberikan keterangan pers.
Lebih lanjut, pihaknya juga menyoroti perbedaan data antara klaim Pemkab Melawi dengan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pemerintah daerah mengklaim sebanyak 1.348 sambungan rumah telah mengalir, namun fakta di lapangan yang ditemukan oleh BPK menunjukkan hanya 383 SR yang sesuai spesifikasi, sementara 486 SR dinyatakan tidak memenuhi standar teknis.
“Ini jelas merugikan keuangan negara dan juga masyarakat sebagai penerima manfaat. Program ini seharusnya memperkuat akses air bersih, bukan malah menjadi ladang permainan anggaran,” ujar Kurniawan dari AKSI.
Pihak GNPK RI dan AKSI mendesak agar Kejaksaan dan aparat penegak hukum lainnya segera melakukan pendalaman dan tindakan hukum terhadap proyek ini, termasuk menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam perencanaan, pengadaan hingga pelaksanaan proyek tersebut.
“Kita tidak ingin proyek-proyek berbasis kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih menjadi komoditas untuk keuntungan oknum tertentu. Ini harus ditindak secara tegas dan transparan,” tutup Elisius.
Tim
